Kebijakan Ekonomi Indonesia 100 Persen Berhaluan Neo-liberal Neo-liberalisme telah merasuk hampir di seluruh kegiatan ekonomi Indonesia. Aturanaturan dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan sepenuhnya diabdikan dalam rangka menopang kapitalisme ekonomi neo-liberal. Praktik ekonomi neo-liberal telah digunakan dalam seluruh praktik penyelenggaraan investasi, perdagangan dan keuangan negara ini yang seluruhnya mengabdi kepada kaum modal khususnya modal asing raksasa di Indonesia.
Di bidang investasi, puncak penerapan aturan yang berwatak neo-liberal dalam undang-undang investasi adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Undang-Undang yang keluar semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY-JK) ini memberikan fasilitas, insentif dan kemudahan yang sangat luas kepada penanam modal. Penguasaan tanah diperbolehkan hingga jangka waktu 95 tahun – jangka waktu penguasaan yang belum pernah diberikan bahkan pada zaman kolonial Belanda sekalipun. Pada masa pada masa Hindia-Belanda hanya diperbolehkan selama jangka waktu 75 tahun (hak erfacht).
Neo-liberalisme tidak dapat lagi disembunyikan. Bentuk tertinggi dari model eksploitasi kapitalistik ini telah nyata-nyata dipraktikkan dalam perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi ini telah menciptakan kekayaan yang maha-melimpah bagi segelintir orang, akan tetapi melahirkan jutaan kemiskinan, pengangguran,kelaparan, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan.
Berbagai fasilitas lainnya juga diberikan pemerintah melalui Undang-Undang tersebut seperti kelonggaran pajak, tarif, dan bea masuk barang modal. Fasilitas yang diberikan jauh lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Padahal UU PMA telah menjadi sebab tergerusnya kekayaan alam tambang, perkebunan dan hasil hutan selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Selain itu UU PM yang kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 telah menyerahkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk dikuasai secara mayoritas oleh modal asing. Di sektor energi dan sumber daya mineral 95 persen dapat dikuasai modal asing, sektor keuangan 85 persen dapat dikuasai modal asing, Bank Indonesia 99 persen boleh dikuasasi modal asing dan bahkan sektor pertanian 95 persen boleh dikuasai modal asing.
Di sektor keuangan, Indonesia merupakan negara yang paling liberal dibandingkan dengan negara mana pun di dunia. Keluarnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004, yang menjadikan BI sebagai lembaga independen menjadi dasar dari liberalisasi keuangan. Fungsi BI telah diprioritaskan untuk menjaga nilai tukar uang rupiah, yang menjadikan bank sentral sebagai spekulan pasar uang. Selanjutnya keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa menetapkan pemberlakukan sistem devisa bebas dalam mengatur lalu-lintas devisa di dalam negeri dan ke luar negeri.
Keluarnya aturan-aturan liberalisasi keuangan dan devisa bebas menyebabkan pengusaha asing dapat sewaktu-waktu mentransfer dana dan keuntungan mereka ke luar negeri atau ditukarkan dengan mata uang bukan rupiah. Tidak hanya itu, aktivitas transaksi investor asing di dalam negeri dapat menggunakan mata uang non-rupiah, khususnya dolar Amerika Serikat, yang menyebabkan mata uang rupiah tidak akan pernah menjadi mata uang yang kuat dan kita kehilangan devisa ratusan triliun setiap tahun hanya untuk mengintervensi pasar uang.
Di bidang perdagangan, pemerintah telah melakukan perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) dengan hampir semua negara maju: Jepang, China, Korea dan Australia serta AS, Uni Eropa (potensial). Langkah ini diambil oleh Indonesia pascakebuntuan perundingan WTO. Perjanjian perdagangan bebas tersebut meliputi hampir seluruh bidang yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan. Apa yang disepakati dalam FTA jauh lebih menyeluruh dibandingkan dengan WTO karena menyangkut seluruh aspek liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Padahal dengan kesepakatan dalam WTO saja, kepentingan Indonesia sangat dirugikan akibat berbagai aturan pembukaan pasar dan liberalisasi yang menyebabkan arus impor negara berkembang tinggi.
Bagi Indonesia, FTA akan semakin meningkatkan impor berbagai produk industri dan pertanian pada tingkat tarif bea masuk yang sangat rendah bahkan dapat mencapai nol persen. Saat ini saja Indonesia telah mengimpor hampir seluruh produk pertanian, beras, kedelai, produk peternakan seperti 30 persen kebutuhan daging nasional, sebanyak 70 persen dari total konsumsi susu, bahkan jeroan. Kecenderungan pada impor yang terus membesar semakin menyebabkan sektor pertanian dan industri dalam negeri terpuruk.
Di dalam negeri, seluruh subsidi telah dicabut atas desakan kesepakatankesepakatan utang yang dibangun dengan lembaga pemberi utang, dalam hal ini IMF, World Bank, dan Asian Development Bank. Bahan bakar minyak (BBM), listrik, air minum, transportasi, telekomunikasi telah masuk ke dalam pasar bebas dan harganya dijual pada tingkat harga pasar. Perusahaan-persuahaan publik seperti Pertamina, Perusahaan Air Minum, perusahaan transportasi dan telekomunikasi telah menjadi perusahaan swasta dan dioperasikan dalam rangka mencari keuntungan. Para pebisnis asing secara perlahan-lahan menguasai perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut.
Ekonomi Nasional Terkuras Modal Asing
Keadaan ekonomi Indonesia saat ini adalah pencapaian paling baik dari neo-liberalisme. Apa yang dinginkan oleh modal asing terhadap negara ini telah dapat diraih dengan sangat memuaskan, meskipun tidak ada kata puas bagi kapitalisme neo-liberal. Bagi mereka, laut masih kurang dalam, langit masih kurang tinggi. Masih terdapat kekayaan yang dapat diambil lebih banyak lagi dari Indonesia.
Ekonomi Indonesia telah digantung dalam utang yang sangat besar. Saat ini, jumlahnya US$ 149,14 miliar hingga kuartal IV tahun 2008. Dalam struktur utang bilateral, Jepang menguasai 72,82% utang bilateral, selanjutnya diikuti AS, dan Uni Eropa. Sedangkan dari lembaga keuangan multilateral, Asian Development Bank (ADB) menguasai 53,41% utang dan World Bank (ADB) menguasai 35,80%, terus mendesakkan utang dalam rangka memuluskan keinginan mereka untuk tetap mengontrol ekonomi Indonesia.
Tidak bisa dibantah lagi bahwa baik utang bilateral, maupun utang multilateral mengandung agenda-agenda neo-liberal, bahkan itu secara terbuka dikemukakan melalui website dan bahan publikasi lembaga tersebut. Ratusan program pembiayaan melalui utang lembaga keuangan ADB ditujukan untuk pembuatan undang-undang yang pro pasar bebas, program privatisasi, pembangunan infrastuktur, technical assistance, dalam rangka mendukung ekspansi modal perusahaan-perusahaan terkemuka dari negara-negara maju tersebut.
Selain fasilitas, insentif dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Indonesia, lembaga keuangan internasional dan negara-negara maju telah mendapat keuntungan yang sangat besar atas utang yang mereka berikan. Indonesia, dalam enam tahun terahir (2003-2008), telah membayar sebesar US$ 186,34 miliar untuk pembayaran pokok dan nasional bunga utang. Artinya, rata-rata setiap tahun, Indonesia kehilangan uang sebesar US$ 31,06 miliar atau hampir setara dengan 30% APBN. Total jumlah yang telah dibayarkan dalam enam tahun tersebut telah lebih besar dari total utang Indonesia saat ini.
Di sisa masa pemerintahan SBY-JK, utang justu tidak hendak dikurangi. Pemerintah Indonesia telah membangun kesepakatan untuk mengambil utang baru dari World Bank dan ADB melalui pertemuan G20 di London beberapa waktu lalu. Rencana untuk mengambil utang baru dari ADB kembali dipertegas dalam pertemuan tahunan ke-42 ADB yang berlangsung di Bali awal Mei 2009. Utang tersebut konon akan digunakan sebagai counter cyclical atas krisis yang dihadapi oleh negara-negara maju saat ini. Artinya Indonesia akan menggunakan utang yang dipertolehnya dalam rangka membangun infrastuktur hukum dan juga fisik dalam rangka menopang investasi asing dan pasar yang lebih bebas dari barang-barang impor dari luar negeri.
Padahal kalau kita melihat Indonesia saat ini, tampak jelas bahwa sebagian besar kekayaan alam yang dimiliki negara ini telah dikuasai oleh pemilik modal besar dan sebagian besar adalah modal asing. Program pembukaan investasi dibawah skenario hutang luar negeri telah menhasilkan 175 juta hektar lahan di Indonesia berada di bawah konsesi perusahaan perkebunan, pertambangan migas, batubara, mineral dan konsesi kehutanan. Sebagian besar sumber daya ekonomi tersebut dikuasai modal asing. Di sektor migas hampir 85 persen produksi migas nasional dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron, Exxon, dan British Petrolium (BP), dll. Wajar kemudian Indonesia yang sebelumnya menjadi negara ekportir migas saat ini harus mengimpor migas dari perusahaan-persuahaan asing tersebut. Kegiatan ekploitasi tambang mineral sebagian besar masih dikuasai modal asing. Bahkan hampir 100 persen hasil produksi tambang mineral skala besar di Indonesia diekspor oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, di antaranya Freeport dan Newmont, dalam rangka mendukung industri di negara-negara maju.
Selanjutnya, liberalisasi keuangan dan devisa bebas yang berlaku dalam sistem keuangan Indonesia telah menyebabkan negara ini kehilangan devisa yang sangat besar. Dalam 8 tahun terakhir surplus perdagangan Indonesia mencapai Rp 1,608 triliun yang seharusnya menjadi nilai devisa minimal yang dimiliki negara ini. Akan tetapi faktanya devisa Indonesia hanya Rp 548 triliun. Artinya, sistem liberalisasi sektor keuangan dan rezim devisa bebas telah menyebabkan hasil yang diperoleh dari pengerukan kekayaan alam Indonesia, baik migas maupun non migas hilang atau menguap ke luar negeri.
Segera Kembali kepada Konstitusi!
Melihat situasi praktik neo-liberalisme seperti di atas, Institute for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa ekonomi Indonesia telah keluar dari garis konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang jelas-jelas tidak mengendaki kapitalisme pasar bebas yang neo-liberal. IGJ beranggapan bahwa pemerintahan Indonesia sejak Orde Baru hingga saat ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pengingkaran terhadap konsensus bernegara Indonesia yang masih menjadi pijakan bersama bangsa hingga hari ini. Atas dasar hal tersebut IGJ menyerukan agar elite pemerintahan Indonesia baik di DPR maupun di eksekutif untuk segera kembali kepada amanat Konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi kedaulatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Jumat, 08 April 2011
Bocoran wikileaks Soal SBY Bukan Pepesan Kosong
Sabtu, 12-03-2011
TERKAIT pemberitaan The Age dan Sidney Herald hendaknya jangan dibiaskan dahulu. Pasalnya, mungkin saja terhadap pemberitaan dua surat kabar Australia ini merupakan dua surat kabar yang punya reputasi sangat baik dan biasanya informasi yang sangat dipercaya dan tidak mudah membuat berita tanpa ada data yang kuat sebagai dasar dari pemberitaannya. Apalagi ini menyangkut masalah korupsi dan kehidupan demokrasi dan bukan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh kedua surat kabar tersebut terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia.
Dalam beritanya dua surat kabar Australia ini dilansir bahwa Taufiq Kiemas diduga melakukan korupsi sepanjang istrinya menjadi presiden dan berusaha dilindunginya. Apalagi menurut kedua surat kabar tersebut, sudah cukup bukti korupsi yang dilakukan oleh Taufiq Kiemas apalagi atas saran TB Silalahi kasus tersebut sebaiknya dihentikan oleh SBY melalui Hendarman Supandji (Jaksa Agung saat itu).
Tidak itu saja, menurut pemberitaan dikatakan bahwa pihak SBY dan istrinya banyak menggunakan kekuasanya untuk mendapatkan keuntungan dari BUMN. Tidak itu saja dugaan gratifikasi juga bisa disangkakan pada Any Yudhoyono yang banyak menggambil keuntungan sebagai brokers (makelar) dan fasilitator bagi bisnis yang akan dibangun di Indonesia. Bisa saja ini berkaitan dengan proyek-proyek yang ditenderkan oleh pemerintah maupun BUMN. .
Sebaiknya lingkaran Istana dan orang dekat SBY tidak perlu menyalahkan atau mengatakan informasi dari Wikileaks yang diberitakan oleh dua surat kabar Australia adalah tidak benar serta tidak perlu kebakaran jenggot. Apalagi terkesan cari muka untuk melakukan pengkaburan tentang berita yang dilansir surat kabar Australia tersebut, sebab kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum.
Sebab, benar atau tidaknya harus dilakukan penyelidikan secara tuntas oleh KPK untuk kebenaran adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Taufiq Kiemas yang telah punya cukup bukti di Kejaksaan Agung, serta memeriksa TB Silalahi yang berusaha menghalang-halangi penyelidikan adanya dugaan korupsi yang mana bisa dianggap membantu terjadinya korupsi.
Selain KPK, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) harus menelurusi rekening-rekening dari keluarga SBY dan Taufik Kiemas dan dibandingkan dengan gaji mereka atau usaha mereka selama berkuasa. Apakah harta kekayaan mereka sesuai dengan yang harus didapatkan. Atau tidak sesuai (lebih besar) dengan yang mestinya didapatkannya karena pada saat Pilpres 2009, SBY mengaku harta yang dimiliki hanya Rp 7 milyar.
Kami menghimbau juga kepada masyarakat, mahasiswa dan elit politik yang concern dengan Indonesia bersih dari korupsi, untuk sama-sama aktif melakukan kontrol dan mendesak aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan dan PPATK untuk berani melakukan investigasi tentang pemberitaan dua surat kabar Australia yang melibatkan Taufiq Kiemas, SBY, Any Yudhoyono dan TB Silalahi serta Sudi Silalahi, dimana secara jelas mereka semua diduga melakukan kejahatan korupsi yang serius. Ini penting dilakukan investigasi agar Negara Indonesia tidak dicap sebagai Negara terkorup di dunia.
Kami sarankan juga DPR sebaiknya segera membentuk Pansus untuk menelusuri pemberitaan miring yang dibuat oleh dua surat kabar Australia, agar ada rasa keadilan bagi Any Yudhoyono jika memang berita itu hanya pepesan kosong. Pemerintah juga tidak perlu melakukan protes ke pemerintah Amerika Serikat tentang data-data Wikileaks yang bersumber dari komunikasi berita surat kawat yang dilakukan kedutaan Amerika di Jakarta dan tidak perlu menyalahkan pemerintah Amerika yang dianggap ceroboh akibat percakapan kawat yang bocor.
Kami sarankan SBY juga sebagai Presiden yang katanya pro pemberantasan korupsi harus berani mengungkap secara terang benderang mengenai dugaan korupsi yang dilakukan istrinya dan keluarganya serta lingkarannya, dan apabila telah dibuka dan ternyata tidak terbukti, berita itu hanyalah berita fitnah dan pepesan kosong belaka.
Sebab menurut penelitian jika memang data Wikileaks yang didapat dari hasil percakapan kawat diplomatik Amerika Serikat adalah merupakan pepesan kosong, tetapi mengapa data-data yang disajikan Wikileaks punya materi dan tahapan-tahapan kejadian yang terjadi serta latar belakang kasus yang diduga menimpa Taufik Kiemas, Any Yudhoyono, TB Silalahi dan Sudi Silalhi yang mendekati kebenaran. Karena itu, pemberitaan kedua surat kabar Australia yang disarkan sumber Wikileaks tidak bisa disebut pepesan kosong.
TERKAIT pemberitaan The Age dan Sidney Herald hendaknya jangan dibiaskan dahulu. Pasalnya, mungkin saja terhadap pemberitaan dua surat kabar Australia ini merupakan dua surat kabar yang punya reputasi sangat baik dan biasanya informasi yang sangat dipercaya dan tidak mudah membuat berita tanpa ada data yang kuat sebagai dasar dari pemberitaannya. Apalagi ini menyangkut masalah korupsi dan kehidupan demokrasi dan bukan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh kedua surat kabar tersebut terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia.
Dalam beritanya dua surat kabar Australia ini dilansir bahwa Taufiq Kiemas diduga melakukan korupsi sepanjang istrinya menjadi presiden dan berusaha dilindunginya. Apalagi menurut kedua surat kabar tersebut, sudah cukup bukti korupsi yang dilakukan oleh Taufiq Kiemas apalagi atas saran TB Silalahi kasus tersebut sebaiknya dihentikan oleh SBY melalui Hendarman Supandji (Jaksa Agung saat itu).
Tidak itu saja, menurut pemberitaan dikatakan bahwa pihak SBY dan istrinya banyak menggunakan kekuasanya untuk mendapatkan keuntungan dari BUMN. Tidak itu saja dugaan gratifikasi juga bisa disangkakan pada Any Yudhoyono yang banyak menggambil keuntungan sebagai brokers (makelar) dan fasilitator bagi bisnis yang akan dibangun di Indonesia. Bisa saja ini berkaitan dengan proyek-proyek yang ditenderkan oleh pemerintah maupun BUMN. .
Sebaiknya lingkaran Istana dan orang dekat SBY tidak perlu menyalahkan atau mengatakan informasi dari Wikileaks yang diberitakan oleh dua surat kabar Australia adalah tidak benar serta tidak perlu kebakaran jenggot. Apalagi terkesan cari muka untuk melakukan pengkaburan tentang berita yang dilansir surat kabar Australia tersebut, sebab kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum.
Sebab, benar atau tidaknya harus dilakukan penyelidikan secara tuntas oleh KPK untuk kebenaran adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Taufiq Kiemas yang telah punya cukup bukti di Kejaksaan Agung, serta memeriksa TB Silalahi yang berusaha menghalang-halangi penyelidikan adanya dugaan korupsi yang mana bisa dianggap membantu terjadinya korupsi.
Selain KPK, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) harus menelurusi rekening-rekening dari keluarga SBY dan Taufik Kiemas dan dibandingkan dengan gaji mereka atau usaha mereka selama berkuasa. Apakah harta kekayaan mereka sesuai dengan yang harus didapatkan. Atau tidak sesuai (lebih besar) dengan yang mestinya didapatkannya karena pada saat Pilpres 2009, SBY mengaku harta yang dimiliki hanya Rp 7 milyar.
Kami menghimbau juga kepada masyarakat, mahasiswa dan elit politik yang concern dengan Indonesia bersih dari korupsi, untuk sama-sama aktif melakukan kontrol dan mendesak aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan dan PPATK untuk berani melakukan investigasi tentang pemberitaan dua surat kabar Australia yang melibatkan Taufiq Kiemas, SBY, Any Yudhoyono dan TB Silalahi serta Sudi Silalahi, dimana secara jelas mereka semua diduga melakukan kejahatan korupsi yang serius. Ini penting dilakukan investigasi agar Negara Indonesia tidak dicap sebagai Negara terkorup di dunia.
Kami sarankan juga DPR sebaiknya segera membentuk Pansus untuk menelusuri pemberitaan miring yang dibuat oleh dua surat kabar Australia, agar ada rasa keadilan bagi Any Yudhoyono jika memang berita itu hanya pepesan kosong. Pemerintah juga tidak perlu melakukan protes ke pemerintah Amerika Serikat tentang data-data Wikileaks yang bersumber dari komunikasi berita surat kawat yang dilakukan kedutaan Amerika di Jakarta dan tidak perlu menyalahkan pemerintah Amerika yang dianggap ceroboh akibat percakapan kawat yang bocor.
Kami sarankan SBY juga sebagai Presiden yang katanya pro pemberantasan korupsi harus berani mengungkap secara terang benderang mengenai dugaan korupsi yang dilakukan istrinya dan keluarganya serta lingkarannya, dan apabila telah dibuka dan ternyata tidak terbukti, berita itu hanyalah berita fitnah dan pepesan kosong belaka.
Sebab menurut penelitian jika memang data Wikileaks yang didapat dari hasil percakapan kawat diplomatik Amerika Serikat adalah merupakan pepesan kosong, tetapi mengapa data-data yang disajikan Wikileaks punya materi dan tahapan-tahapan kejadian yang terjadi serta latar belakang kasus yang diduga menimpa Taufik Kiemas, Any Yudhoyono, TB Silalahi dan Sudi Silalhi yang mendekati kebenaran. Karena itu, pemberitaan kedua surat kabar Australia yang disarkan sumber Wikileaks tidak bisa disebut pepesan kosong.
Langganan:
Komentar (Atom)