Budaya Suap dan Harga Diri Kita

Budaya suap sudah tertanam dalam di masyarakat kita. Baru-baru ini lolosnya Gayus juga merupakan tanda jelas, bahwa begitu mudah para penegak hukum di Indonesia disuap. Kepercayaan publik runtuh. Kredibilitas para penegak hukum, dan juga lembaga publik lainnya, semakin hari semakin rendah di mata masyarakat. (Kompas, 19 November 2010)

Akar dari merebaknya budaya suap adalah rendahnya harga diri para aparat publik. Menyuap tidak hanya melancarkan birokrasi secara ilegal, tetapi juga membeli harga diri aparat yang bertanggung jawab. Aparat publik itu pada umumnya mudah sekali dibeli, sehingga kita patut bertanya, di mana harga diri mereka? Bangsa yang aparatus publiknya tidak memiliki harga diri, sehingga mudah sekali disuap dan melakukan korupsi, tinggal menunggu waktu saja untuk keropos dan kemudian hancur perlahan dari dalam.

Pentingnya Harga Diri

Harga diri bukan hanya kebanggaan semu, tetapi terkait erat dengan esensi manusia. Esensi adalah inti dari manusia yang membedakannya secara tegas dari hewan dan tumbuhan. Esensi inilah yang membuat manusia unik sekaligus istimewa. Esensi inilah yang membuat kita berharga dan bermakna.

Di dalam filsafat manusia, esensi tersebut terkait dengan jiwa manusia. Dengan kata lain esensi dari manusia adalah jiwanya. Esensi ini bukan sesuatu yang statis, namun secara dinamis membantu manusia membuat keputusan di dalam hidupnya. Tanpa keberadaan jiwa manusia hanyalah seonggok daging, tulang, dan darah yang tanpa arti.

Di Indonesia harga diri diperjualbelikan. Aparat pemegang amanat publik justru menjadi pengobral harga diri yang paling radikal. Aparat publik kehilangan esensi mereka sebagai manusia. Mereka kehilangan jiwanya. Uang menggantikan jiwa itu. Maka yang tampil bukanlah manusia, melainkan mesin-mesin yang rakus uang.

Adanya jiwa menandakan dengan tegas, bahwa manusia itu memiliki martabat. Artinya manusia itu berharga pada dirinya sendiri, lepas dari kemampuan, suku, ras, ataupun agamanya. Orang cacat tetap berharga, karena ia memiliki martabat sebagai manusia. Martabat itu sesuatu yang diterima manusia, dan dipertahankan melalui keputusan-keputusan hidupnya.

Di Indonesia mayoritas aparat publik tidak memiliki martabat. Melalui keputusan-keputusan yang mereka ambil, seperti menerima suap dan korupsi, mereka perlahan tapi pasti mengikis martabatnya, baik sebagai abdi masyarakat, maupun sebagai manusia secara luas. Mereka kehilangan harga diri, jiwa, dan martabatnya sebagai manusia, persis pada saat mereka menerima suap.

Jika itu yang terjadi, maka aparat publik tidak ubahnya seperti hewan, tumbuhan, dan bahkan benda. Hewan tidak memiliki martabat, maka ia akan berbuat apapun untuk memperoleh kenikmatan dan kesenangan. Benda tidak memiliki keduanya. Benda tidak memiliki jiwa, harga diri, maupun martabat.

Di dalam filsafat klasik ditegaskan, hewan memiliki kemampuan untuk bergerak dan merasa, tetapi tidak untuk berpikir abstrak, seperti untuk mempertimbangkan apa yang baik dan buruk, ataupun untuk mempertahankan harga diri. Manusia yang menerima suap otomatis jatuh ke dalam level ini, karena ia kehilangan kemampuan abstraknya untuk hidup bermoral, dan pada akhirnya kehilangan harga dirinya, tepat pada saat ia menerima suap.

Dilema

Para penerima suap tidak ubahnya seperti benda-benda tanpa pikiran, jiwa, dan harga diri. Bangsa yang dikemudikan oleh benda-benda tanpa pikiran, jiwa, dan harga diri perlahan tapi pasti akan kehilangan kepercayaannya dari masyarakat. Padahal kepercayaan adalah esensi dari sebuah masyarakat. Tanpa kepercayaan tidak akan ada masyarakat.

Tulisan ini sebenarnya terjebak pada dilema. Jika benar para aparat publik tidak memiliki jiwa, harga diri, dan martabat, karena mereka begitu mudah dibeli, maka tulisan ini pun tidak akan berguna, karena tidak ada gunanya berbicara tentang harga diri pada orang yang tidak punya harga diri! Namun apakah sungguh di dalam hati mereka tidak ada lagi jiwa dan harga diri?

Meminjam argumen Aristoteles saya berpendapat, bahwa martabat itu ada, namun sebagai potensi yang belum terwujud di dalam diri para aparatur publik Indonesia. Sistem pendidikan dan kultur masyarakat yang ada gagal untuk membangun harga diri yang sebenarnya sudah selalu tertanam di dalam benak.

Akibatnya yang tercipta adalah manusia-manusia tanpa harga diri yang mudah dibeli. Gagalnya harga diri menjadi kenyataan, dan hanya berhenti sebagai potensi, adalah masalah multidimensional yang terkait erat dengan kultur permisif masyarakat, maupun cacatnya sistem pendidikan nasional kita.

Di akhir tulisan saya hanya ingin mengatakan; manusia itu mahluk yang luhur. Setiap orang memiliki harga diri. Setiap orang memiliki jiwa, dan setiap orang lahir dengan martabat yang tertanam di dalam dirinya masing-masing. Jangan tukar itu dengan beberapa potong rupiah yang akan lenyap ditelan sukacita semu.***